KATA
PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkanke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuk-Nya saya dapat
menyelesaikan makalah ini dengan bertemakan “politik dan kemiskinan di
Indonesia”. Dalam makalah ini saya akan membahas apa itu politik dan kemiskinan
dan masih banyak lagi yang akan saya bahas pada makalah ini.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu saya senantiasa mengharapkan saran dan
kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya ,semoga makalah ini
berfanfaat bagi kita semua.
Jakarta, Juni 2013
(Bunga Sarah Permata Sari)
PENDAHULUAN
kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan
merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif
dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah
mapan.
Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam
berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan.
Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi
juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya
perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya
sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan
keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.
Di samping itu politik juga dapat
ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan
dan pelaksanaan kebijakan publik.
PEMBAHASAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana
terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjan.
Masalah kemiskinan adalah masalah
yang kompleks dan global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung
usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak
hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan
seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di indonesia jerat kemiskinan
semakin parah. Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan
kemiskinan kultural dan struktural.
Dampak kemiskinan terhadap
masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya:
- Penganguran
- Kekerasan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Upaya pengetasan kemiskinan di indonesia
Seperti telah disinggung di atas
bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang tak terpisahkan
dari pembangunan mekanisme sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Ole karena
itu setiap upaya pengetasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai
keakar masalah, jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengetaskan masalah
kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa secara tergesa-gesa.
Komitmen pemerintah untuk
mengetaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang
disusun berdasarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan(SNPK).
Disamping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium, dalam RPJM-nya
pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam mengetaskan kemiskinan.
Termasuk target ambisius dalam mengurangi angka kemiskinan.
Ada tiga ciri kemiskinan yang
menonjol di indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis
kemiskinan nasional, yang setara dengan PPPAS$1,55-per hari, sehingga banyak
penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap
kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak
mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak
tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas
dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya
indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat
luas dan beragamnya wilayah indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri
mendasar dari kemiskinan di indonesia.
Tiga cara untuk membantu mengankat
diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan
pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari
tiga ciri utama kemiskinan di indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multy dimensi
dan keragaman antar daerah .
Dengan kata lain, strategi dari
pengentasan yang efektif bagi indonesia terdiri dari tiga komponen:
- Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat
miskin.
- Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.
- Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat
miskin.
Banyak orang berkoar-koar hujat dan
jelekin para koruptor dan petugas pemerintahan lainnya…padahal dia sendiri atau
keluarganya yang menggembungkan kantong para penjahat politik… masih mau serba
cepat dan cari untung…masih nerima amplopan uang administrasi katanya uang
capek uang lembur dan lainnya, serta melakukan hal sama “memberikan amplop dan
beragam jenis uang ini itu” agar urusannya cepat dan lancar…misalnya saat
masukin anak ke sekolah pilihan, saat mau tender usaha, saat ngurus dokumen dan
sebagainya…
Banyak orang berkoar-koar pemerintah
enggak peduli ama rakyatnya…padahal yang ngomong ..uang 100 perakpun ditagih
kalo beli sesuatu kaya ke pedagang asongan, beramal jarang, boro boro mikirin
orang miskin di sekitarnya, barang-barang bekas dibuang begitu aja…bisa gonta
ganti hp model baru , belanja barang bermerek…tapi kagak sanggup nyumbang untuk
tempat ibadah secara rutin apalagi nyumbang buat panti asuhan dan orang miskin…
Orang emang kebanyakan “tong kosong
bunyi nyaring”… ngomong doang kenceng…asik diskusi..tapi kagak ada “tindakan
nyatanya’…baru nyumbang dikit aja kudu disebutin gede gede…baru nolong sesaat
aja uda bangga banget…pengen pamer alasan yang bikin nyumbang/nolong bukan
karena niat dari hati…
Sama halnya para koruptor/pejabat
dan penjahat sejenisnya kok enggak belajar yach …khan uda banyak contoh “hukum
karma” jika rejeki yang didapat dari “kejahatan” alias korupsi alias
menyusahkan banyak manusia…maka hidupnya pendek, kena banyak penyakit, kena
musibah, perkawinan tidak bahagia hingga anak cucu kena getahnya…hidupnya tidak
berkah…
Perhatikan saja mereka yang korupsi
atau jahat …uangnya akan banyak habis karena banyak hal…keturunannya sial baik
soal cari rejeki. Jodohnya kurang bagus dan lainnya… jarang si jahat punya
kehidupan sempurna hingga mati dan anak cucunya bagus semua dalam banyak
hal…pasti ada hukuman/cobaannya…
Sialnya “uang” , “gengsi’ dan
“mikirin apa kata orang” membudaya dinegara kita hingga ke kalangan miskinnya….
sehingga negara kita yang kaya raya penduduknya banyak miskin karena banyak
yang enggak gunakan “akal sehat” dan berpikir secara normal..banyak yang ngeluh
mulu uang gajinya habis mulu enggak bisa nabung karena make uang kagak dipikir
ke depannya lebih utamakan lagi lagi “gaya dan apa kata orang”…ikut trend
pula…jaga image..lebih penting daripada mikirin masa tua dan masa depan anak
cucu…
Politik berasal dari bahasa Belanda
politiek
dan bahasa Inggris
politics,
yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani
τα πολιτικά (
politika
- yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya
πολίτης (
polites
- warga negara) dan
πόλις (
polis -
negara kota).
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan
polisi,
kebijakan.
Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata
"politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Teori politik
merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai
tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara
lain adalah
filsafat politik, konsep tentang
sistem
politik,
negara,
masyarakat,
kedaulatan,
kekuasaan,
legitimasi,
lembaga
negara,
perubahan sosial,
pembangunan politik,
perbandingan politik, dsb.
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara
di dunia antara lain:
anarkisme,
autoritarian,
demokrasi,
diktatorisme,
fasisme,
federalisme,
feminisme,
fundamentalisme keagamaan,
globalisme,
imperialisme,
kapitalisme,
komunisme,
liberalisme,
libertarianisme,
marxisme,
meritokrasi,
monarki,
nasionalisme,
rasisme,
sosialisme,
theokrasi,
totaliterisme,
oligarki
dsb.
Lembaga politik Secara awam berarti suatu
organisasi,
tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola.
Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau
Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa
pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku
yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk
menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa
formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola
dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan
tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin
dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga
pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang
terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin
ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju
demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu
bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang
banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus
diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara
feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau
profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga
yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan
kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan
perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis
sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian
kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu
terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan,
saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan
hukum yang berlaku.
Perilaku politik atau
(Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu
atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang
individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya
guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik
contohnya adalah:
- Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat /
pemimpin
- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti
suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi
masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik
yang berotoritas
- Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya
sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun
secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku
KESIMPULAN
Masalah kemiskinan adalah masalah
yang kompleks dan global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung
usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak
hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan
seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di indonesia jerat kemiskinan
semakin parah. Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan
kemiskinan kultural dan struktural.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju
demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu
bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang
banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus
diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara
feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau
profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga
yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan
kesejahteraan.
SARAN
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya
alamnya . saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di indonesia mau
bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan
agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun
kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunya, agar negara kita bisa
berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.
DAFTAR
PUSTAKA
BALTYRA.com
wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas
http://tongkonanku.blogspot.com
